 |
| Add caption |
Senin, 08 juni 2020 pukul 09.30 Wib Sertu Mahmud
Yunus Ba Pen Dim 0725/Srg menghadiri Undangan dari polres Sragen. Adapun
kegiatan dalam rangka survei eksternal dan internal indeks tata kelola berbasis
online (ITK-O) tahun 2020 oleh UNIBA Surakarta.
Yunus Ba Pen Dim 0725/Srg menghadiri Undangan dari polres Sragen. Adapun
kegiatan dalam rangka survei eksternal dan internal indeks tata kelola berbasis
online (ITK-O) tahun 2020 oleh UNIBA Surakarta.
Peserta terdiri dari TNI-POLRI, DPRD, Kemenag,
Pengadilan, Kejaksaan, Pengadilan agama, Satpol PP, Dishub, BPBD, Rapi, Fkppi,
Pramuka dihadiri kurleb 70 orang.
Pengadilan, Kejaksaan, Pengadilan agama, Satpol PP, Dishub, BPBD, Rapi, Fkppi,
Pramuka dihadiri kurleb 70 orang.
Dalam sambutannya Rektor UNIBA Surakarta Dr Pramono
Hadi,SP.Msi mengucapkan terimakasih dan kehormatan bagi UNIBA telah dipercaya
oleh 5 Polres yang ada di Surakarta. “ Semoga kegiatan ini bermanfaat kedepanya
bagi polres Sragen dalam menjalankan tugas “ ujarnya.
Hadi,SP.Msi mengucapkan terimakasih dan kehormatan bagi UNIBA telah dipercaya
oleh 5 Polres yang ada di Surakarta. “ Semoga kegiatan ini bermanfaat kedepanya
bagi polres Sragen dalam menjalankan tugas “ ujarnya.
Acara dilanjutkan survei online dengan alamat web
https://itkonline.polri.go.id/#/.Ada 33 quesioner yang harus diisi diantaranya
data diri seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan pertanyaan seputaran
kinerja polri dalam melayani masyarakat di tiap bagian.
https://itkonline.polri.go.id/#/.Ada 33 quesioner yang harus diisi diantaranya
data diri seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan pertanyaan seputaran
kinerja polri dalam melayani masyarakat di tiap bagian.
Lebih lanjut diungkapkan Kapolres Sragen AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK
, ITK – O menjadi landasan bagi
pengambilan kebijakan berdasarkan bukti dan alat perbandingan kinerja yang
obyektif, adil, dan akurat. Yakni dengan menggunakan kerangka konseptual yang
terdiri dari tujuh prinsip mendasar. Antara lain prinsip kompetensi, responsi,
perilaku, transparan, fairness, efektivitas, dan prinsip akuntabilitas.
pengambilan kebijakan berdasarkan bukti dan alat perbandingan kinerja yang
obyektif, adil, dan akurat. Yakni dengan menggunakan kerangka konseptual yang
terdiri dari tujuh prinsip mendasar. Antara lain prinsip kompetensi, responsi,
perilaku, transparan, fairness, efektivitas, dan prinsip akuntabilitas.
“Setelah adanya kegiatan
ini kita bisa melakukan koreksi di mana yang dianggap kurang. Maka akan kita
perbaiki supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya, bisa melayani dan mengayomi
masyarakat untuk lebih baik lagi,” pungkasnya.(RED)
ini kita bisa melakukan koreksi di mana yang dianggap kurang. Maka akan kita
perbaiki supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya, bisa melayani dan mengayomi
masyarakat untuk lebih baik lagi,” pungkasnya.(RED)
