Kadispenad menegaskan bahwa dalam
perhelatan Pilkada Serentak 2108 maupun tahapan Pemilihan Legistlatif dan
Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh
Netralitas TNI. *Hal ini tidak terlepas dari komitmen TNI AD yang sering
disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat.
perhelatan Pilkada Serentak 2108 maupun tahapan Pemilihan Legistlatif dan
Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh
Netralitas TNI. *Hal ini tidak terlepas dari komitmen TNI AD yang sering
disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat.
Dalam pernyataan resminya di Mabesad,
Jumat (22/6/2018), Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh menyampaikan bahwa “Bagi
TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit. Tidak
hanya terkait dengan pesta Demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya,
baik didalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final,
tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi”.
Jumat (22/6/2018), Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh menyampaikan bahwa “Bagi
TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit. Tidak
hanya terkait dengan pesta Demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya,
baik didalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final,
tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi”.
Kemudian, dalam menyikapi situasi
Politik yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan tanggal 27 Juni
2018, Kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk sama-sama
mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dengan baik.
Politik yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan tanggal 27 Juni
2018, Kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk sama-sama
mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dengan baik.
“Menjelang hari pemilihan yang sudah
tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk
terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala
daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai”
Imbuhnya.
tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk
terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala
daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai”
Imbuhnya.
Selanjutnya, dalam menyikapi
keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad juga menyatakan bahwa
sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD
tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik
praktis.
keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad juga menyatakan bahwa
sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD
tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik
praktis.
“Tugas TNI hanya mempertahankan,
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan
peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas
bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi
proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri diatas
kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia”, tutur lulusan Akademi
Militer angkatan 1988 ini.
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan
peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas
bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi
proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri diatas
kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia”, tutur lulusan Akademi
Militer angkatan 1988 ini.
“Saya ingatkan kembali,
sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski dibeberapa
daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan
Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada
hubungannya dengan Angkatan Darat lagi” tegasnya.
sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski dibeberapa
daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan
Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada
hubungannya dengan Angkatan Darat lagi” tegasnya.
“Dengan adanya Perintah Presiden,
Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit,
baik dalam kunjungan kerja bahkan safari ramadan, yang juga memerintahkan
prajurit agar netral, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan Komitmen
TNI AD terkait masalah Netralitas. Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral,
itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih
menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal
ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal Proses demokrasi di
Indonesia. Namun pada sisi lain, kita berharap ada masukan yang pasti dan
jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga
bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar. Kalau ada
laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan
terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian
dari proses demokrasi yang baik di Indonesia”.
Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit,
baik dalam kunjungan kerja bahkan safari ramadan, yang juga memerintahkan
prajurit agar netral, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan Komitmen
TNI AD terkait masalah Netralitas. Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral,
itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih
menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal
ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal Proses demokrasi di
Indonesia. Namun pada sisi lain, kita berharap ada masukan yang pasti dan
jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga
bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar. Kalau ada
laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan
terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian
dari proses demokrasi yang baik di Indonesia”.
“Kemudian, bagi TNI AD, perilaku ini
(ketidaknetralan) tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat namun juga
melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan bahkan sumpah dan
janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang. Ini bukan hanya sekedar
retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau
tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini” ucap Jenderal
berbintang satu yang oleh Media akrab dipanggil Brigjen Denny.
(ketidaknetralan) tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat namun juga
melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan bahkan sumpah dan
janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang. Ini bukan hanya sekedar
retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau
tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini” ucap Jenderal
berbintang satu yang oleh Media akrab dipanggil Brigjen Denny.
Sebelum mengakhiri, atas nama TNI AD,
Kadispenad juga berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan
atau polemik netralitas TNI. “Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga,
kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya
hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu” pungkas
Kadispenad.
Kadispenad juga berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan
atau polemik netralitas TNI. “Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga,
kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya
hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu” pungkas
Kadispenad.
